Coreng Lembaga Negara, BPK Harus Minta Maaf Dan Pulihkan Nama Baik Ahok

ISLAMNKRI.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera meminta maaf dan memulihkan nama baik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja P...



ISLAMNKRI.COM- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera meminta maaf dan memulihkan nama baik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan tidak menemukan perbuatan melawan hukum terkait pembebasan lahan RS Sumber Waras.

"Ini pukulan berat dan mencoreng nama sebuah lembaga negara yang ternyata hasil auditnya bermasalah. BPK telah merusak nama baik Ahok dan karena itu lembaga tinggi negara itu harus segera meminta maaf dan memulihkan nama baik Ahok," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/6/16).

Dengan tidak menemukan perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, kata Petrus, maka KPK tidak akan meningkatkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang dimaksud ke tingkat penyidikan.

Ini berarti langkah KPK selanjutnya adalah mengeluarkan Keputusan Penghentian Penyelidikan sesuai dengan kewenangannya menurut UU KPK.

"Kita patut mengapresiasi kesimpulan KPK ini, karena selain telah membuktikan bahwa institusinya tidak goyah terhadap tekanan politik dan psikologis, juga mematahkan anggapan berbagai pihak yang sudah menjurus ke arah fitnah terhadap Presiden Jokowi, KPK, dan terutama Gubernur DKI Jakarta," katanya.

Yang menarik, kata pengacara Peradi itu, pengumuman hasil pemeriksaan penyelidikan KPK yang isinya di luar kehendak dan harapan mayoritas politisi di DPR itu, disampaikan oleh pimpinan KPK di hadapan Komisi III DPR dengan penuh keyakinan, argumentatif, dan percaya diri.

Data Palsu

Kesimpulan KPK, kata dia, ternyata tidak berbeda dengan penilaian banyak pihak, termasuk TPDI, bahwa LHP BPK tentang pembelian lahan Sumber Waras disusun berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang tidak kompeten dan tidak valid.

"Sehingga patut diduga terdapat upaya pihak tertentu yang mencoba memutarbalikkan fakta, merusak independensi, dan profesionalisme BPK, demi memenuhi tuntutan pihak ketiga, yang bertujuan untuk menjegal Ahok dalam pilkada DKI Jakarta 2017 yang saat ini sedang berproses," katanya.

Sejumlah fakta bisa diangkat sebagai indikator di mana BPK patut diduga telah menanggalkan profesionalismenya, mengesampingkan standar pemeriksaan yang seharusnya menjadi pedoman dan pijakan bagi BPK dalam menyusun LHP yaitu BPK masih menggunakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012, yang sudah dicabut dan mengabaikan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden No 40 Tahun 2014, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Selain itu, BPK sengaja mengabaikan bukti autentik berupa alamat letak Objek Jual Beli tanah yang tertera di dalam SHGB atas nama Yayasan RS Sumber Waras yaitu di Jalan Kiyai Tapa dan sengaja mengabaikan NJOP PBB tahun 2014 yang tertera harga Rp 20,7 juta per meter dan memilih menggunakan informasi/data yang mengarahkan alamat Objek Jual Beli dan Objek Pajak di Jalan Tomang Utara dengan nilai NJOP Rp 7 juta per meter untuk harga tahun 2013, tanpa didukung bukti dan sumber bukti yang jelas.

"Berdasarkan empat fakta hukum di atas, maka BPK dapat dimintakan pertanggungjawaban secara politik di DPR dan secara hukum melalui suatu proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kemungkinan terdapat dokumen palsu atau dipalsukan atau yang diperoleh melalui cara-cara di luar prosedur atau setidak-tidaknya data yang diperoleh BPK tidak dilakukan due deligence demi mengejar opini atau kesimpulan bahwa pembelian lahan RS Sumber Waras terdapat pelanggaran hukum dan adanya kerugian negara," katanya

sumber: beritasatu.com


Name

air asia,1,Aqidah,4,Berita,3859,Berita Pilihan,11,Break,5,Figur,3,Figure,89,Fiqih,14,Gallery,6,Harokah,2,HUMOR,1,Internasional,540,Kajian Islam,14,Kalam Salaf,1,KHILAFAH,12,Kisah,2,Kisah Hikmah,1,Kisah Wali,1,Link,1,LINTAS MADZAB,3,Manaqib Ulama,3,MUALAF,5,Muslimah,3,Nasional,9424,News,130,ngeluh,1,OPINI,457,RADIKALISME,21,Science,1,Sejarah,33,syahrini,1,TANYA JAWAB AGAMA,1,Tekno,2,Terbaru,277,TEROSISME,72,Tokoh,2,Toleran,71,Toleransi,2,Video,105,Wawasan Kebangsaan,37,WISDOM,13,
ltr
item
BERANINEWS.COM: Coreng Lembaga Negara, BPK Harus Minta Maaf Dan Pulihkan Nama Baik Ahok
Coreng Lembaga Negara, BPK Harus Minta Maaf Dan Pulihkan Nama Baik Ahok
http://farm8.staticflickr.com/7201/27666743116_4f688fd25f_b.jpg
BERANINEWS.COM
http://www.beraninews.com/2016/06/Coreng-Lembaga-Negara-BPK-Harus-Minta-Maaf-Dan-Pulihkan-Nama-Baik-Ahok.html
http://www.beraninews.com/
http://www.beraninews.com/
http://www.beraninews.com/2016/06/Coreng-Lembaga-Negara-BPK-Harus-Minta-Maaf-Dan-Pulihkan-Nama-Baik-Ahok.html
true
2989197615663516469
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Cancel reply Hapus Oleh Beranda Halaman Postingan View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy