TPDI Beberkan Fakta Ahok 'Disandera' Kesewenang-wenangan Hakim

TPDI Beberkan Fakta Ahok Disandera Kesewenang-wenangan Hakim BERANINEWS.COM -  Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus...

TPDI Beberkan Fakta Ahok Disandera Kesewenang-wenangan Hakim
TPDI Beberkan Fakta Ahok Disandera Kesewenang-wenangan Hakim
BERANINEWS.COM - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai, perintah penahanan pasca vonis dibacakan oleh majelis hakim  dalam perkara pidana penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (9/5/2017), tidak sekedar kontroversial, akan tetapi juga menjadi ajang kesewenang-wenangan majelis hakim ketika harus memerintahkan penahanan tanpa menyebutkan untuk berapa lama Ahok harus ditahan.

Berikut pernyataan tertulis Petrus yang dilansir Netralnews.com, Minggu (14/5/2017).

Penahanan majelis hakim terhadap Ahok harus didasarkan pada ketentuan pasal 26 KUHAP, namun dalam kenyataannya majelis hakim melihat Ahok kooperartif menghadapi persidangan hingga vonis dibacakan.

Pertanyaannya mengapa ketika kewenangan untuk menahan bagi majelis hakim sudah tidak ada, lagi pula Ahok dinyatakan kooperatif dan berlaku sopan dalam persidangan hingga mendapatkan bonus berupa keringanan hukuman (menurut Majelis Hakim),  Ahok tetap diperintahkan untuk ditahan?

Sejumlah kejanggalan sikap majelis hakim yang tercermin dalam putusan perkara Ahok tidak dapat ditutup-tutupi oleh majelis hakim akan bisa menjawab pertanyaan di atas, antara lain :

1. Majelis hakim tidak pernah berupaya meminta JPU menghadirkan Buni Yani guna didengar keterangannya sebagai orang yang mengunggah rekaman video ucapan Ahok yang kemudian menjadi heboh, padahal nama Buni Yani telah disebut-sebut sejak penyidikan hingga dalam persidangan seperti tertera dalam halaman 611 putusan Majelis Hakim.

2. Majelis hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan alat bukti saksi dan ahli ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara ahli dan saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa/Penasehat Hukum sama sekali tidak dipertimbangkan, tanpa memberi alasan apapun.

3. Majelis hakim memerintahkan penahanan atas diri Ahok pada saat kebutuhan persidangan tidak memerlukan dan mungkinkan majelis hakim untuk memeriksa Ahok dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri karena vonis sudah dibacakan dan vonis langsung dinyatakan banding.

4. Majelis hakim memasukan perintah penahanan tanpa batas waktu dalam amar putusan, beresiko memberi pesan kepada publik bahwa Ahok sudah dipenjara dua tahun dan langsung dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum,  tanpa menyebutkan untuk berapa lama Ahok berada dalam tahanan.

5. Kewenangan penahanan pasca pembacaan vonis yang langsung dinyatakan banding, otomatis beralih menjadi wewenang Hakim Pengadilan Tinggi, dan faktanya hingga saat ini Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta belum mengeluarkan perintah penahanan terhadap Ahok, karenanya keberadaan Ahok di dalam tahanan harus dipandang sebagai penyanderaan atas dasar kesewenang-wenangan majelis hakim.

6. Sikap anomali Hakim dalam pertimbangan putusan mengenai hal-hal yang meringankan menegaskan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama dalam persidangan; artinya penahanan yang dikeluarkan Majelis Hakim saat vonis dibacakan menjadi kontraproduktif dan tidak compatible sehingga menjadi sebuah anomali.

7. Penggunaan pasal 193 ayat (2) KUHAP sebagai dasar untuk menahan Ahok, dengan alasan selama putusan belum berkekuatan hukum tetap Ahok dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi, jelas merupakan pertimbangan hukum yang dicari-cari dan melecehkan kejujuran dan ketatan Ahok dalam mengikuti persidangan. Apalagi saat vonis dibacakan dan banding langsung dinyatakan oleh Ahok, kepentingan pemeriksaan Majelis Hakim sudah selesai sehingga kewenangannya untuk menahanpun sudah tidak ada, karena sudah beralih.

8. Majelis Hakim seolah-olah masih memerlukan pemeriksaan pasca pembacaan vonis, sehingga melakukan penahanan terhadap Ahok, padahal posisi Majelis Hakim berada pada pembacaan vonis, sehingga kepentingan pemeriksaan Majelis Hakim sudah tidak ada lagi, karena sudah menjadi wewenang Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (2) KUHAP. Penggunaan pasal 197 ayat (2) KUHAP oleh Majelis Hakim juga tidak tepat karena ancaman putusan batal demi hukum sudah dinyatakan tidak berlaku oleh MK, sehingga dengan demikian alasan Majelis Hakim dengan berlindung dibalik ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP terlalu dicari-cari dan membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak mengikuti perkembangan hukum.

9. Majelis Hakim tidak secara utuh mempertimbangkan eksistensi UU No. 1/PNPS Tahun 1965 terkait dengan penerapanmpasal 165a KUHP yang kelahirannya melalui pasal 4 UU No. 1/PNPS Tahun 1965, meskipun telah dijadikan pertimbangan dalam putusannya halaman 609 yang menyatakan "Terdakwa seharusnya berusaha utk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan dan menghina suatu agama sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 4 huruf a Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965".


Sumber: netralnews.com


Name

air asia,1,Aqidah,4,Berita,3320,Berita Pilihan,11,Break,5,Figur,3,Figure,89,Fiqih,14,Gallery,6,Harokah,2,HUMOR,1,Internasional,530,Kajian Islam,14,Kalam Salaf,1,KHILAFAH,12,Kisah,2,Kisah Hikmah,1,Kisah Wali,1,Link,1,LINTAS MADZAB,3,Manaqib Ulama,3,MUALAF,5,Muslimah,3,Nasional,8898,News,130,ngeluh,1,OPINI,454,RADIKALISME,21,Science,1,Sejarah,33,syahrini,1,TANYA JAWAB AGAMA,1,Tekno,2,Terbaru,277,TEROSISME,72,Tokoh,2,Toleran,71,Toleransi,2,Video,105,Wawasan Kebangsaan,37,WISDOM,13,
ltr
item
BERANINEWS.COM: TPDI Beberkan Fakta Ahok 'Disandera' Kesewenang-wenangan Hakim
TPDI Beberkan Fakta Ahok 'Disandera' Kesewenang-wenangan Hakim
https://3.bp.blogspot.com/-0O2aGfds-eA/WRpz4TNxccI/AAAAAAAAGaQ/ISh1OK3-rwoDBtLCufPLxI2H4z29HzIvgCLcB/s640/Ahok%2Bdi%2BLapas%2BCipinang.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-0O2aGfds-eA/WRpz4TNxccI/AAAAAAAAGaQ/ISh1OK3-rwoDBtLCufPLxI2H4z29HzIvgCLcB/s72-c/Ahok%2Bdi%2BLapas%2BCipinang.jpg
BERANINEWS.COM
http://www.beraninews.com/2017/05/tpdi-beberkan-fakta-ahok-disandera.html
http://www.beraninews.com/
http://www.beraninews.com/
http://www.beraninews.com/2017/05/tpdi-beberkan-fakta-ahok-disandera.html
true
2989197615663516469
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Cancel reply Hapus Oleh Beranda Halaman Postingan View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy